tenaga non ASN Archives

Jun192024 by Ratna WijayaNo Comments

Bikin Khawatir, Jumlah Honorer di Database BKN Banyak Tidak Terakomodasi PPPK 2024, Bagaimana Nasib Guru Honorer?

Berita

Diungkapkan bahwa ternyata dari database BKN untuk jumlah honorer tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan formasi yang diusulkan oleh Pemda. Yang mengakibatkan banyak honorer yang tidak terakomodasi di PPPK 2024. Bagiaman nasib guru honorer dalam seleksi PPPK tahun 2024? Simak artikel ini hingga selesai untuk tahu informasi lebih lengkapnya. Jumlah Honorer di Database Tidak Terakomodasi PPPK 2024 Menurut database Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebanyak 770 ribu honorer tidak dapat diangkut di PPPK 2024. Ini disebabkan oleh fakta bahwa honorer pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang disiapkan tahun ini tidak sebanding dengan jumlah formasi yang direncanakan. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar A...

Tenaga Administrasi Sekolah dapat Mengisi 5 Jabatan Ini Pada Seleksi PPPK

Berita

Mendekati waktu pendaftaran seleksi PPPK 2024, baik untuk PPPK teknis maupun PPPK guru, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah mengumumkan keputusannya, termasuk mengenai kebutuhan PPPK Tendik. Dalam waktu yang dekat, pendaftaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau seleksi tahun 2024 akan dibuka, termasuk untuk guru dan tenaga administrasi sekolah, yang dikenal sebagai kebutuhan PPPK Tendik. Pendaftaran untuk PPPK Guru 2024 akan dilakukan bersamaan dengan pendaftaran untuk seleksi PPPK Teknis 2024, khususnya untuk tenaga administrasi sekolah. Ini mencakup tenaga administrasi di berbagai tingkatan pendidikan, dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Kejuruan. Peran tenaga administrasi sekolah sangat penting dalam m...

Pengangkatan Pegawai Honorer Jadi ASN 2024 Gunakan Kebijakan Transisi

Berita

Dalam revisi terkini UU ASN, disebutkan bahwa status pegawai honorer akan dihapuskan secara resmi pada akhir tahun 2024 setelah UU tersebut diundangkan. Namun, pertanyaan yang muncul sehubungan dengan undang-undang baru ini adalah nasib tenaga honorer pada tahun 2024 mendatang. Apakah mereka akan memiliki peluang atau sebaliknya, terutama setelah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak akan ada PHK massal. Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI, menganggap penting menerapkan kebijakan transisi setelah pengundangan UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 31 Oktober. Penataan tenaga honorer dan ASN dalam UU ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja layanan publik. Oleh karena itu, kebijakan transisi penting diterapkan untuk memastikan penataannya berjalan efekt...