Beberapa solusi telah diusulkan untuk mengatasi permasalahan ini, di antaranya:
Membuka kembali Dapodik untuk memberikan kesempatan bagi guru honorer yang belum mendaftar.
Diadakannya seleksi khusus bagi guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan solusi bagi guru honorer di wilayahnya.
Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai solusi yang akan diambil oleh pemerintah. Nasib guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik masih terkatung-katung.
Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI), Reza mengatakan bahwa pihaknya telah beraudiensi dengan Kemendikbudristek untuk membahas permasalahan ini.
“Kami sudah bertemu dengan Kemendikbudristek dan mereka menyampaikan bahwa sedang mencari solusi terbaik untuk guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik,” ujar Reza.
Reza berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian mengenai nasib guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik.
“Kami berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian, agar guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik tidak semakin resah,” imbuhnya.
Sekjen FHI, Irwan menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak guru honorer.
“Kami akan terus memperjuangkan hak-hak guru honorer, termasuk hak mereka untuk mengikuti seleksi PPPK Guru,” tegas Irwan.
Penguncian Dapodik dikhawatirkan akan berdampak pad jumlah guru ASN yang tidak mencukupi dan kualitas pendidikan yang menurun.
Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah kongkret untuk menyelesaikan permasalahan ini. Guru honorer adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN.
Tingkatkan Literasi, Info Pendidikan dan Diklat Bersertifikat 32JP gratis melalui Channel telegram “Info Free Diklat” link berikut https:/t.me/infofreediklat32JP
Info Honorer,Tunjangan dan Sertifikasi melalui Channel telegram “Portal Berita Guru link berikut https:/t.me/PortalBeritaGuru