Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan daerah asal masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kekecewaan bagi para PPPK yang telah mengikuti proses seleksi dengan penuh perjuangan.
Beberapa faktor ditengarai menjadi penyebab penempatan PPPK yang tidak beraturan. Pertama, ketersediaan data dan pemetaan kebutuhan yang kurang akurat.
Data jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan belum diperbarui secara berkala dan akurat, sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini mengakibatkan penempatan PPPK yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah dan daerah.
Kedua, sistem rekrutmen yang belum optimal. Sistem rekrutmen PPPK masih terkesan terburu-buru dan kurang memperhatikan kualifikasi dan kompetensi pelamar. Hal ini mengakibatkan penempatan PPPK yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan keahliannya.
Ketiga, kurangnya koordinasi antar instansi. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait, seperti Kemendikbudristek, Kemendagri, dan pemerintah daerah, dalam proses penempatan PPPK turut memperparah masalah. Hal ini mengakibatkan penempatan PPPK yang tidak sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.
Dampak yang dirasakan akibat penempatan PPPK yang tidak beraturan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:
Ketidaknyamanan dan kekecewaan bagi PPPK yang ditempatkan di daerah yang jauh dari domisili mereka.
Kesulitan bagi sekolah untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
Terhambatnya proses pembelajaran di sekolah.
Ketidakpercayaan publik terhadap sistem rekrutmen dan penempatan PPPK.
Berbagai solusi perlu diupayakan untuk mengatasi permasalahan penempatan PPPK yang tidak beraturan, antara lain:
Memperbaiki sistem pendataan dan pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
Memperkuat sistem rekrutmen PPPK dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi pelamar.
Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam proses rekrutmen dan penempatan PPPK.
Mempertimbangkan domisili PPPK dalam proses penempatan.
Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para PPPK terkait hak dan kewajiban mereka.
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses rekrutmen dan penempatan PPPK.
Penempatan PPPK yang tidak beraturan perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Diperlukan langkah-langkah konkret dan terencana untuk memperbaiki sistem dan kebijakan yang ada agar penempatan PPPK dapat dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Tingkatkan Literasi, Info Pendidikan dan Diklat Bersertifikat 32JP gratis melalui Channel telegram “Info Free Diklat” link berikut https:/t.me/infofreediklat32JP
Info Honorer,Tunjangan dan Sertifikasi melalui Channel telegram “Portal Berita Guru link berikut https:/t.me/PortalBeritaGuru
Halaman Selanjutnya
