Pemerintah berencana menggelar kembali seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau seleksi CASN 2024 yang meliputi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebelumnya telah mengumumkan prioritas formasi dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun depan.
Proses rekrutmen yang diselenggarakan pemerintah tidak hanya mencakup CPNS, tetapi juga seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2024.
Informasi ini diambil dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), yang menyatakan bahwa kebutuhan CASN 2024 akan difokuskan pada sektor pelayanan dasar, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menangani permasalahan tenaga kerja non-ASN di lembaga pemerintah, sejalan dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Proses seleksi CASN 2024, seperti dijelaskan, akan memberikan peluang bagi lulusan baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS.
Kebijakan seleksi CASN 2024 ini diarahkan untuk mengurangi dampak transformasi digital terhadap jabatan-jabatan tertentu.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa rekrutmen ASN diharapkan memprioritaskan individu-individu dengan keahlian digital. Fokus rekrutmen ASN Talenta Digital adalah untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.
Adapun salah satu kebutuhan utama CASN 2024 adalah posisi calon hakim (cakim), yang saat ini mengalami kekurangan yang cukup signifikan.
Menteri Anas menyatakan bahwa setelah beberapa waktu tidak ada rekrutmen calon hakim dalam jumlah besar, pemerintah memutuskan untuk menyediakan formasi untuk calon hakim tahun 2024, mengingat kekurangannya yang cukup mencolok.
Pengadaan calon hakim ini akan diarahkan untuk mengisi kebutuhan hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS), yang dipilih melalui Analis Perkara Peradilan.
Tahap pengadaan hakim akan mengikuti prosedur umum pengadaan CASN, dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengangkatan sebagai hakim. Meskipun demikian, proses menjadi hakim akan melibatkan uji kompetensi tambahan yang akan diadakan oleh Mahkamah Agung.
Dalam konteks ini, data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa diperlukan sejumlah aparatur untuk mengisi kebutuhan berbagai unit kerja pengadilan baru di lingkungan MA.
Kebutuhan tenaga kerja di lingkungan Mahkamah Agung sangat tinggi. Setidaknya, puluhan ribu tenaga kerja, termasuk hakim di peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, baik PNS maupun PPPK, diperlukan untuk beberapa unit pengadilan baru.
Halaman Selanjutnya
Secara umum, perekrutan hakim akan mengikuti langkah-langkah
